BRMP Tanaman Pangan Perkuat Kolaborasi Modernisasi Pertanian pada Seminar Nasional SINERGI 2026
Kolaka, 21 Oktober 2026 - Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan (BRMP Tanaman Pangan), Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, menegaskan bahwa modernisasi pertanian perlu dibangun sebagai ekosistem yang menghubungkan teknologi, data, mekanisasi, kelembagaan, mutu, pascapanen, dan akses pasar. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional SINERGI 2026 yang diselenggarakan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka di Ballroom Hotel Sutan Raja, Kabupaten Kolaka.
Seminar bertema "Membangun Ekosistem Agromaritim melalui Sinergi Teknologi, Industri, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Keberlanjutan Menuju Indonesia Emas 2045" itu dilaksanakan secara hibrida dan diikuti kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi, serta masyarakat umum. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling. dan turut dihadiri Rektor USN Kolaka Dr. Syarifuddin Tundreng, S.S., M.Pd., Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dr. Marlina Mustafa, S.P., M.P., perwakilan pemerintah daerah, serta para keynote speaker.
Agromaritim sebagai Kekuatan Sulawesi Tenggara
Dalam sambutan pembukaannya, Hugua menempatkan agromaritim sebagai salah satu kekuatan utama pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan karakter wilayah yang sekitar 74 persen berupa lautan dan 26 persen daratan, pengembangan pertanian dan kelautan dinilai memiliki ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian daerah. Agromaritim juga menjadi satu dari empat pilar pembangunan Sulawesi Tenggara bersama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Wakil Gubernur juga mengajak perguruan tinggi dan generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan riset, kewirausahaan, dan pengolahan komoditas unggulan daerah. Menurutnya, kekayaan sumber daya perlu diikuti peningkatan kompetensi, inovasi, dan kemampuan membangun usaha yang berorientasi pada pasar agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada produksi bahan mentah.
Modernisasi untuk Menjaga Swasembada Pangan
Sejalan dengan arah tersebut, Kepala BRMP Tanaman Pangan dalam paparannya berjudul "Peran Modernisasi dalam Swasembada Pangan Berkelanjutan" menjelaskan bahwa modernisasi tidak dapat dimaknai sebatas mengganti pekerjaan manual dengan mesin. "Modernisasi mengubah cara kita merencanakan, memproduksi, memantau, mengolah, dan memasarkan hasil pertanian dengan dukungan teknologi, data, standar, serta kelembagaan yang tepat," ujarnya.
Pendekatan itu diperlukan untuk menjaga capaian pangan nasional agar tidak bersifat sesaat. Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024, sementara Nilai Tukar Petani pada September 2026 mencapai 131,11. Haris mengingatkan bahwa capaian produksi perlu terus diperkuat melalui efisiensi usaha tani, pengelolaan sumber daya lahan, distribusi yang baik, penanganan pascapanen, serta peningkatan nilai tambah yang benar-benar dirasakan petani.
Karena itu, pembangunan pertanian modern harus berjalan sebagai satu rangkaian. Perakitan teknologi dan penyediaan varietas unggul perlu dihubungkan dengan benih bermutu, mekanisasi, sistem digital, pengelolaan tanah dan air, standardisasi, hingga pengolahan hasil dan akses pasar. Dengan cara tersebut, inovasi tidak berhenti pada demonstrasi, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dan memberi manfaat ekonomi.
Penerapan Modernisasi Sesuai Kondisi Wilayah
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS), yang memadukan tanam benih langsung, pengaturan populasi tanaman, pengendalian gulma, mekanisasi, pengairan intermiten, dan penggunaan input secara terukur. Penerapan di sejumlah wilayah memperlihatkan hasil yang menjanjikan, termasuk pada lahan semi teknis seluas 100 hektare di Desa Tambudadio, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Di lokasi tersebut, penggunaan varietas Hipa 21 mencatat produktivitas 12,21 ton gabah kering panen per hektare, dibandingkan produktivitas awal 5,5 ton per hektare.
Haris menekankan bahwa capaian di suatu lokasi tidak dapat serta-merta diterapkan dengan hasil yang sama di wilayah lain. Perluasan PM-AAS tetap harus mempertimbangkan kondisi lahan dan air, pilihan varietas, biaya usaha tani, kesiapan operator, ketersediaan alat dan mesin pertanian, serta konsistensi hasil antarmusim. Evaluasi tersebut penting agar penerapan teknologi menghasilkan keuntungan nyata dan dapat dipelihara oleh petani. Kepada para akademisi yang hadir pada kegiatan tersebut, Beliau mendorong agar penguatan riset terapan yang berangkat dari persoalan petani dan karakter wilayah. Kampus dapat berperan dalam pengujian teknologi, analisis kelayakan, pendampingan pengguna, dan pengembangan usaha rintisan agromaritim.
Pada sesi keynote speaker, Dr. Ir. Muhammad Rijal Idrus dari Universitas Hasanuddin turut menyampaikan perspektif ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya maritim, sedangkan pakar kebijakan ekonomi Irwanda Wisnu Wardhana, Ph.D., yang hadir secara daring, membahas potensi ekonomi agromaritim Kabupaten Kolaka dan pentingnya institusi yang inklusif. Perspektif tersebut memperkuat pesan bahwa pembangunan pertanian perlu terhubung dengan industri, ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat.
Menutup paparannya, Haris menegaskan bahwa keberlanjutan swasembada pangan memerlukan kerja bersama. Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan, infrastruktur, dan pendampingan; BRMP bersama perguruan tinggi merakit dan mengembangkan teknologi; industri memperkuat sarana produksi, pengolahan, pembiayaan, dan akses pasar; sedangkan petani serta generasi muda menjadi pelaku utama penerapan inovasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga mutu, menekan kehilangan hasil, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pendapatan petani menuju Indonesia Emas 2045.
Pada akhir sesi, peserta dan para pemateri berdiskusi mengenai peluang pengembangan pertanian dan agromaritim, penerapan teknologi sesuai kebutuhan lokal, penguatan hilirisasi, serta peran perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Diskusi diarahkan untuk menggali langkah nyata dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka melalui pemanfaatan sumber daya yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.