DPRD Provinsi Bengkulu Lakukan Kunjungan Kerja ke BSIP Tanaman Pangan

Kamis (10/08) PSITP menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, SH beserta sejumlah anggota komisi. Bertempat di ruang rapat Kepala Pusat, delegasi diterima oleh Kepala PSITP, Koordinator Pengelolaan Hasil Standardisasi (PHS) PSITP beserta staf, dan dihadiri secara daring oleh Kepala BSIP Padi dan Kepala BSIP Tanaman Serealia. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait teknologi dan pengembangan budidaya benih padi dan jagung berkualitas unggul yang dapat dikembangkan di Provinsi Bengkulu. 

Dalam sambutannya Kepala PSITP menyampaikan adanya transformasi kelembagaan, tugas fungsi dan struktur organisasi baru di PSITP. Hal senada juga disampaikan oleh kedua kepala Satker lingkup PSITP yang menyampaikan program dan tugas fungsi yang mengait pada standardisasi instrumen padi dan serealia. 

Berangkat dari keluhan petani yang ada di Provinsi Bengkulu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa ketika petani menerima bantuan benih baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat tidak secara signifikan dapat meningkatkan produksi padi dan jagung, sehingga acapkali menimbulkan keengganan petani untuk menggunakan benih bantuan. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini diidentifikasi dan dianalisis oleh tim PSITP penyebab kendala rendahnya produksi kedua komoditas tanaman pangan tersebut. Kesesuaian varietas pada agroekosistem dataran tinggi diduga menjadi penyebab utama rendahnya produksi komoditas padi dan jagung di Provinsi Bengkulu. Dari hasil diskusi mengemuka bahwa sentra produksi padi dan jagung di Bengkulu berada di elevasi lebih dari 700 mdpl. Dengan demikian, Kepala PSITP merekomendasikan pendekatan peningkatan produksi tanaman pangan dapat dicapai melalui penggunaan varietas adaptif dataran tinggi, dibarengi dengan pemilihan teknologi dan manajemen budidaya yang tepat. Kepala BSIP Padi dan Kepala BSIP Tanaman Serealia menambahkan informasi verietas yang adaptif dataran tinggi yaitu Inpari 27, Inpari 28 Kerinci, Inpago Luhur 1, Inpago Luhur 2 untuk komoditas padi dan Nasa 29 untuk komoditas jagung hibrida. Penggunaan varietas unggul yang sesuai agroekosistem harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan menjadi agenda perbaikan kebijakan di tingkat daerah. 

Kendala lain penyebab rendahnya mutu benih bantuan dari pemerintah yaitu pengadaan benih bantuan yang melibatkan banyak pihak, di mana pengawasan kualitas terkadang dinilai kurang memadai. Dengan demikian, untuk mempertahankan kualitas benih yang terstandar disaranan Pemerintah Daerah dapat membangun kerja sama dengan BSIP dalam hal pendampingan teknis dan rekomendasi budidaya serta produksi benih terstandar melalui sekolah lapang mandiri benih yang melibatkan petani local champion. Koordinator PHS PSITP menambahkan bahwa peran para local champion sangat signifikan dalam menjadi bridging agent mendukung penyuluh dalam mendiseminasikan inovasi teknologi yang diintroduksikan kepada petani. (NRP/NAS)